news_uadtuanrumahseminarnasional_22012018_nda_uad1.jpg

Mubes BEM Kritisi Kekinian Indonesia

/in /by

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dipercaya menjadi host dalam acara Seminar Nasional dan Musyawarah Besar Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tajuk “Pancasila, UU Ormas, dan Demokrasi Kita”. Acara berlangsung di auditorium kampus 1 UAD, Jln. Kapas 9, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta, Sabtu (20/1/2018).

 

Hadir sebagai pembicara Direktur Intelijen Keamanan Polda DIY Kombes Pol Nanang Juni Wawanto, S.IK., Letkol Jaelan, Kasiter Korem 072 Yogyakarta, Dr. Prabawa dari Kementerian Dalam Negeri RI, Yoeke Indra Agung L.,S.E., Ketua DPRD DIY, dan Laksamana Pertama Jaya Darmawan dari Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan RI.

 

Agenda ini adalah pembukaan dari rangkaian Musyawarah Besar dan merupakan forum ke-6 yang dilaksanakan Forum BEM DIY sejak berdiri 16 Juli 2012. Pengangkatan tema tidak terlepas dari isu-isu yang sedang melanda Indonesia terkait dengan Pancasila, UU Ormas, dan Demokrasi. Forum BEM DIY diikuti sekitar 55 perguruan tinggi negeri maupun swasta di Yogyakarta.

 

Presiden BEM UAD, Heru Astar, menyampaikan forum ini sebagai pemberi motivasi dan semangat kepada mahasiswa untuk melawan radikalisme. Menurutnya, mahasiswa harus memiliki sikap kritis dan menjalankan peran sebagai salah satu elemen pengontrol negara.

 

Sementara, Dr. Abdul Fadlil, M.T., Wakil Rektor III, mengapresiasi kinerja BEM UAD dan dari perguruan tinggi lain berkat terselenggaranya Forum Musyawarah Bersama di tahun 2018 ini.

 

“Kami sangat mengapresiasi kinerja BEM, meskipun demo tidak dilarang, saat ini mahasiswa lebih mengedepankan audiensi. Hasilnya lebih banyak diskusi dan masukan-masukan yang bersifat membangun,” terangnya.

 

Lebih lanjut, Fadlil menilai seminar yang diselenggarakan relevan dengan kondisi Indonesia pada saat ini. Seminar ini menjadi ajang dialog antargenerasi, antara pemimpin dan calon pemimpin. Forum BEM yang berkelanjutan dapat menjadi salah satu jaminan kemajuan keberlangsungan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (ard)