Prof. Sarbiran, Ph.D. yang merupakan Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, secara resmi membuka pembekalan keberangkatan dan pelepasan 9 mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan (UAD) yang mengikuti program transfer kredit selama satu semester di Universiti Utara Malaysia (UUM).

Sembilan mahasiswa itu adalah Herman Peta Permadi dan Auliya Lathifathul Wadiah (mahasiswa Program Studi Hukum), Rohisotul Mutabasimah dan Siti Hartinah (mahasiswa Program Studi Akuntansi), Taufukurrahman dan Rahmat Saleh (mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan), Rahmayani dan Febrian Eka Putra (mahasiswa Program Studi Manajemen), dan Rifki Pambudi (mahasiswa Program Studi Teknik Informatika).

 Sarbiran mengatakan, program transfer kredit satu semester merupakan salah satu bentuk realisasi MoU antara UAD dan UUM. Sebelumnya, kedua belah pihak sudah merealisasi MoU dengan program seminar bersama dan pengiriman dosen tamu.

“Dalam program ini, mahasiswa mendapatkan bebas SPP dan akomodasi di UUM. SPP dibayarkan di home university, dalam hal ini, UAD,” Terang Sarbiran di ruang serbaguna lantai 1 kampus III UAD, Jum’at (26/08/2016).

Ida Puspita, M.A. Res. selaku Kepala Kantor Urusan Internasional (KUI) UAD menjelaskan, “Mereka akan berangkat ke UUM pada 27 Agustus  2016 dan akan berada di sana sampai bulan Maret 2017.”

Lanjutnya, aktivitas kerja sama transfer kredit merupakan upaya UAD dalam rangka memperluas jenis-jenis kegiatan kerja sama dengan universitas mitra, khususnya dengan UUM. Selain itu juga memberikan international exposure minimal di negara ASEAN kepada  mahasiswa dalam rangka era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

“Harapan ke depannya, kegiatan ini akan berkesinambungan dan bersifat timbal balik, yakni UUM akan mengirim mahasiswanya ke UAD untuk program transfer kredit serta semakin banyak program studi yang terlibat,” harap Ida Puspita.

Selain 9 mahasiswa terpilih, acara tersebut juga dihadiri oleh kepala program studi dari lima program studi yang mengirim mahasiswa dalam program ini. Ada juga dosen pendamping, dosen, dan staf KUI. (doc)

 

Dr. Hadi Suyono, S.Psi., M.Si.

Ketua Clinic for Community Empowerment

Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

 

Persoalan mengenai penolakan terhadap pembangunan fasilitas publik, bukan hanya milik masyarakat kawasan pesisir di Kabupaten Kulon Progo. Di daerah lain pun tidak luput dari hal tersebut.

Melihat realitas itu, dapat dicermati lebih mendalam bahwa ada problem besar yang menjerat, sehingga tak sedikit masyarakat memberontak terhadap kebijakan pengembangan fasilitas publik. Meski fasilitas publik tersebut benar-benar memberi kemanfaatan bagi khalayak, berbagai komunitas masyarakat tak mau tahu. Pendirian mereka tetap kokoh, tidak setuju jika wilayahnya diganggu dengan beragam proyek.

 

Ketidakpercayaan Pemegang Otorita

Kondisi keengganan berbagai komunitas untuk mengorbankan daerahnya digunakan untuk fasilitas publik, seolah menunjukkan menipisnya rasa kepedulian terhadap kepentingan umum, rasa sosial, dan kesetiakawanan yang telah retak.

Di samping itu, yang menjadi pertanyaan kritis adalah, apakah berbagai komunitas masyarakat mengalami hal tersebut? Ternyata jawabannya belum tentu. Bisa jadi, rasa kepedulian terhadap kepentingan umum dan kesetiakawanan masih kental. Terbukti ketika ada peristiwa bencana yang menimpa, masyarakat antusias  membantu.

Akan tetapi, ketika bersinggungan dengan kebijakan yang berasal dari pemegang otoritas kekuasaan, yang terjadi adalah perlawanan dari komunitas masyarakat. Banyaknya perlawanan itu memicu sesuatu yang harus ditelusuri lebih mendalam, yakni adanya masalah pada pemegang otoritas kekuasaan itu sendiri.

 

Adanya Kognisi Sosial

Penyebab perlawanan dari berbagai komunitas terhadap rencana pembangunan fasilitas publik, cenderung karena ketidakpercayaan terhadap pemegang otoritas kekuasaan. Ketidakpercayaan ini tumbuh disebabkan oleh kognisi sosial yang tertanam, seperti pembangunan fasilitas publik tidak sertamerta bermanfaat dan menyejahterakan masyarakat sekitar. Pembangunan fasilitas publik justru merusak kearifan lokal dan meminggirkan masyarakat setempat.

Lebih jauh dari itu, pembangunan fasilitas publik banyak yang dimanfaatkan kelompok berkepentingan tertentu sebagai proyek untuk mendulang pundi-pundi yang disimpan untuk kantong pribadi. Bukti menunjukkan para pemangku kebijakan, legislator, politisi, dan pengusaha, membangun jejaring untuk mengeruk keuntungan besar dari proyek fasilitas publik. Aroma ini ternyata tercium oleh lembaga pemberantas korupsi, sehingga tak sedikit para petinggi tersebut tertangkap KPK.

 

Kasus Pembangunan Bandara di Kulon Progo

Sama halnya belajar dari kasus rencana pembangunan bandara di Kulon Progo, problematika penolakan yang dilakukan oleh warga juga disebabkan ketidakpercayaan terhadap pemegang otorita. Menurut mereka, pembangunan bandara di Kulon Progo belum tentu menyejahterahkan masyarakat sekitar.

Bahkan, yang dikhawatirkan oleh warga adalah, dampak dari pembangunan bandara justru membuat warga akan kehilangan mata pencarian sebagai petani pesisir. Warga menggantungkan hidupnya dari lahan pasir. Sehingga, adanya bandara membuat mereka kehilangan lahan sebagai tempat satu-satunya menggantungkan hidup.

Secara kultural, seperti petani-petani lain di wilayah pesisir kabupaten Kulon Progo, mereka menjadikan lahan pesisir sebagai wadah untuk berekspresi. Sehingga, petani di pesisir Kulon Progo mengistilahkan lahan pasir sebagai ruang hidup. Warga telah berjuang amat keras mengubah lahan tandus menjadi subur, serta mengolah lahan dengan kreasi sendiri.

Hasilnya, kreasi tersebut sukses. Lahan pesisir yang dulunya tandus digarap menjadi subur. Hidup warga menjadi makmur karena berhasil menanam melon, semangka, cabe, bawah merah, dan  komoditas pertanian lainnya.

Kemapanan hidup sebagai petani itu terusik ketika warga mengetahui adanya rencana pembangunan bandara. Kecemasan yang berkembang di tengah warga tak akan bisa bertanam lagi di lahan pesisir. Warga akan kehilangan rezeki. Inilah yang menjadi salah satu alasan warga melakukan penolakan tersebut.

Memang, terlontar wacana bahwa pembangunan bandara akan melibatkan masyarakat sekitar bagi yang kehilangan lahan. Tentu wacana itu tak dipercaya warga. Alasannya adalah mengubah pola hidup tak semudah membalik tangan. Warga sudah terbiasa hidup sebagai petani dan memilih kehidupan itu karena sangat merdeka. Namun, tiba-tiba mereka akan dimasukkan dalam suatu sistem pekerjaan rutinitas kantoran. Tentu ini bukan gaya hidup yang bisa dijalani oleh mereka.

Dengan potret seperti itu, maka dapat dipahami bila warga melakukan perlawanan terhadap pembangunan bandara di Kulon Progo.

 

 

Dr. Hadi Suyono, S.Psi., M.Si.

 

Ketua Clinic for Community Empowerment

Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

 

Persoalan mengenai penolakan terhadap pembangunan fasilitas publik, bukan hanya milik masyarakat kawasan pesisir di Kabupaten Kulon Progo. Di daerah lain pun tidak luput dari hal tersebut.

Melihat realitas itu, dapat dicermati lebih mendalam bahwa ada problem besar yang menjerat, sehingga tak sedikit masyarakat memberontak terhadap kebijakan pengembangan fasilitas publik. Meski fasilitas publik tersebut benar-benar memberi kemanfaatan bagi khalayak, berbagai komunitas masyarakat tak mau tahu. Pendirian mereka tetap kokoh, tidak setuju jika wilayahnya diganggu dengan beragam proyek.

 

Ketidakpercayaan Pemegang Otorita

Kondisi keengganan berbagai komunitas untuk mengorbankan daerahnya digunakan untuk fasilitas publik, seolah menunjukkan menipisnya rasa kepedulian terhadap kepentingan umum, rasa sosial, dan kesetiakawanan yang telah retak.

Di samping itu, yang menjadi pertanyaan kritis adalah, apakah berbagai komunitas masyarakat mengalami hal tersebut? Ternyata jawabannya belum tentu. Bisa jadi, rasa kepedulian terhadap kepentingan umum dan kesetiakawanan masih kental. Terbukti ketika ada peristiwa bencana yang menimpa, masyarakat antusias  membantu.

Akan tetapi, ketika bersinggungan dengan kebijakan yang berasal dari pemegang otoritas kekuasaan, yang terjadi adalah perlawanan dari komunitas masyarakat. Banyaknya perlawanan itu memicu sesuatu yang harus ditelusuri lebih mendalam, yakni adanya masalah pada pemegang otoritas kekuasaan itu sendiri.

 

Adanya Kognisi Sosial

Penyebab perlawanan dari berbagai komunitas terhadap rencana pembangunan fasilitas publik, cenderung karena ketidakpercayaan terhadap pemegang otoritas kekuasaan. Ketidakpercayaan ini tumbuh disebabkan oleh kognisi sosial yang tertanam, seperti pembangunan fasilitas publik tidak sertamerta bermanfaat dan menyejahterakan masyarakat sekitar. Pembangunan fasilitas publik justru merusak kearifan lokal dan meminggirkan masyarakat setempat.

Lebih jauh dari itu, pembangunan fasilitas publik banyak yang dimanfaatkan kelompok berkepentingan tertentu sebagai proyek untuk mendulang pundi-pundi yang disimpan untuk kantong pribadi. Bukti menunjukkan para pemangku kebijakan, legislator, politisi, dan pengusaha, membangun jejaring untuk mengeruk keuntungan besar dari proyek fasilitas publik. Aroma ini ternyata tercium oleh lembaga pemberantas korupsi, sehingga tak sedikit para petinggi tersebut tertangkap KPK.

 

Kasus Pembangunan Bandara di Kulon Progo

Sama halnya belajar dari kasus rencana pembangunan bandara di Kulon Progo, problematika penolakan yang dilakukan oleh warga juga disebabkan ketidakpercayaan terhadap pemegang otorita. Menurut mereka, pembangunan bandara di Kulon Progo belum tentu menyejahterahkan masyarakat sekitar.

Bahkan, yang dikhawatirkan oleh warga adalah, dampak dari pembangunan bandara justru membuat warga akan kehilangan mata pencarian sebagai petani pesisir. Warga menggantungkan hidupnya dari lahan pasir. Sehingga, adanya bandara membuat mereka kehilangan lahan sebagai tempat satu-satunya menggantungkan hidup.

Secara kultural, seperti petani-petani lain di wilayah pesisir kabupaten Kulon Progo, mereka menjadikan lahan pesisir sebagai wadah untuk berekspresi. Sehingga, petani di pesisir Kulon Progo mengistilahkan lahan pasir sebagai ruang hidup. Warga telah berjuang amat keras mengubah lahan tandus menjadi subur, serta mengolah lahan dengan kreasi sendiri.

Hasilnya, kreasi tersebut sukses. Lahan pesisir yang dulunya tandus digarap menjadi subur. Hidup warga menjadi makmur karena berhasil menanam melon, semangka, cabe, bawah merah, dan  komoditas pertanian lainnya.

Kemapanan hidup sebagai petani itu terusik ketika warga mengetahui adanya rencana pembangunan bandara. Kecemasan yang berkembang di tengah warga tak akan bisa bertanam lagi di lahan pesisir. Warga akan kehilangan rezeki. Inilah yang menjadi salah satu alasan warga melakukan penolakan tersebut.

Memang, terlontar wacana bahwa pembangunan bandara akan melibatkan masyarakat sekitar bagi yang kehilangan lahan. Tentu wacana itu tak dipercaya warga. Alasannya adalah mengubah pola hidup tak semudah membalik tangan. Warga sudah terbiasa hidup sebagai petani dan memilih kehidupan itu karena sangat merdeka. Namun, tiba-tiba mereka akan dimasukkan dalam suatu sistem pekerjaan rutinitas kantoran. Tentu ini bukan gaya hidup yang bisa dijalani oleh mereka.

Dengan potret seperti itu, maka dapat dipahami bila warga melakukan perlawanan terhadap pembangunan bandara di Kulon Progo.

 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014, syarat untuk mendatangkan satu tenaga kerja asing tidaklah mudah. Perusahaan sponsor wajib merekrut tenaga kerja lokal sebagai pendamping. Pendampingan ini dimaksudkan agar ada transfer teknologi dan pengetahuan untuk tenaga lokal. Oleh karena itu, terdapat rasio tenaga lokal versus tenaga kerja asing yang wajib dipenuhi, yaitu “setiap satu tenaga kerja asing diimbangi dengan sepuluh tenaga lokal”.

Perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia juga wajib memenuhi puluhan dokumen. Dokumen tersebut diperlukan untuk lolos dari setiap tahap guna memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Setiap tahap diproses pada bagian berbeda di Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kementerian Tenaga Kerja serta Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

“Yang jadi masalah, calo dan makelar merajalela di kantor pemerintah yang menjadi tempat memproses izin-izin tersebut. Mereka sigap menawarkan jasa lengkap dengan tarifnya,” kata Ani Muttaqiyathun, S.E., M.Si. selaku Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta saat mengisi acara di Radio Sonora Jogjakarta, Kamis (18/08/2016).

Merujuk pada hasil investigasi majalah Tempo (laporan utama majalah Tempo edisi 31 Agustus 2015), seorang calo bercerita tentang cara pejabat Kementerian Ketenagakerjaan yang jarang mengecek keabsahan setiap dokumen biodata tenaga pendamping buruh asing. Kalaupun ada pengecekan, kadang para calo mengaku sebagai tenaga pendamping.

Ada juga calo yang menceritakan pengalamannya memasukkan dua koki masakan tradisional Tiongkok yang hanya tamatan setara Sekolah Dasar. Untuk meloloskan mereka, calo menyogok pejabat di bagian pelayanan perizinan yang tersebar di Binapenta dan Dirjen Imigrasi, dalam setiap tahapan proses dengan tarif bervariasi untuk setiap buruh asing.

“Selain memudahkan, praktik suap juga mempersingkat waktu pengurusan izin. Bila menggunakan jalur resmi, maka memakan waktu sekitar tujuh pekan hingga tiga bulan untuk mendapatkan IMTA. Namun, jika melalui calo, proses menjadi lebih singkat menjadi tiga pekan sampai satu bulan,” terang Ani.

Berdasarkan penelusuran majalah Tempo, buruh dari Tiongkok ini banyak mengerjakan pekerjaan kasar yang seharusnya bisa dikerjakan buruh lokal. Mereka dapat ditemukan di  berbagai tempat, di antaranya; Pembangunan PLTU Celukan Bawang di Buleleng, Bali; Pembangunan di Bayah, Lebak Banten; serta Pembangunan Smelter Bauksit oleh PT Well Harvest Winning Alumina Refinery di Kendawangan Ketapang Kalimantan Barat. (dok)