Pemberi pelayanan kesehatan memiliki komitmen untuk semaksimal mungkin mengurangi penderitaan pasien dalam proses penyembuhan penyakit. Tetapi, hasil yang diperoleh sering kali tidak diinginkan (unwanted result) baik oleh pasien, keluarga, maupun oleh tenaga kesehatan. Kasus cukup besar di tahun 2013 adalah perkara dr. Dewa Ayu Sasiary yang disebabkan gugatan atau tuntutan pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan rumah sakit. Bila dunia kesehatan dihadapkan pada permasalahan hukum, sangatlah bijak bila mekanisme pendekatannya disamakan dengan peradilan pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan tenaga kesehatan yang diadili juga termasuk pengemban profesi kesehatan yang rawan terhadap pembunuhan karakter. Sifat terbuka pada peradilan litigasi menjadikan sanksi moral/sosial terhadap profesi telah berjalan sebelum putusan hakim menyatakan bersalah atau tidaknya seorang tenaga kesehatan.

Berdasar pentingnya kasus tersebut, Fakultas Hukum UAD bekerjasama dengan Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) cabang Yogyakarta menyelenggarakan seminar nasional dan workshop dengan tema “Sistem Peradilan Sengketa Kesehatan; Mencari Model Penyesuaian yang Tepat”. Acara yang diselenggarakan pada hari Selasa (7/1/14) di Auditorium Kampus 2 UAD ini bertujuan untuk mengkaji kasus tersebut sebagai bentuk pembelajaran di masyarakat.

Pembicara dalam acara ini berasal dari berbagai elemen. Sahlan Said, S.H., seorang praktisi hukum, memaparkan tentang kemungkinan diadakan Sistem Peradilan Profesi Kesehatan. Hadir pula Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) RI yang diwakili oleh dr. M. Nasser, Sp., KK.D. Law. yang mengupas tuntas kasus pidana kesehatan dengan kajian perkara dr. Dewa Ayu Sasiary. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Rd. dr. Zaenal Abidin, M.Kes., M.H.Kes. menyampaikan tentang lingkup antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum. Sementara itu, dua pembicara pada sesi kedua merupakan wakil dari MHKI cabang Yogyakarta. Kajian tentang peradilan profesi kesehatan dan solusinya disampaikan oleh Dr. Arif Setyawan, S.H., M.H. dan makalah dengan judul “Mediasi dalam Sengketa Kesehatan” disampaikan oleh ketua MHKI, drg. Suryono, S.H., Ph.D.

Salah satu solusi dari kasus ini adalah dengan peradilan Restorative Justice. Adanya Restorative Justice ini diharapkan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat seperti yang dialami dr. Dewa Ayu Sasiary mendapat titik temu penyelesaian hubungan dokter dengan pasien melalui peradilan maupun non peradilan (mediasi).

Pada umumnya prinsip dasar Restorative Justice lewat mediasi membutuhkan beberapa prasyarat, yaitu (1) korban kejahatan harus menyetujui, (2) kekerasan harus dihentikan, (3) pelaku kejahatan harus mengambil tanggung jawab, (4) hanya pelaku kejahatan yang harus dipersalahkan bukan pada korban, (5) proses mediasi hanya dapat berlangsung dengan persetujuan korban.

Dari prasyarat mediasi penal tersebut terlihat bahwa martabat kemanusiaan korban kejahatan harus menjadi prioritas. Mediasi penal melibatkan proses spiritual untuk memulihkan dan membangkitkan rasa percaya diri korban. Dalam proses ini, sistem peradilan harus menjadi fasilitas untuk kedua belah pihak. Jalur di luar peradilan dianggap lebih efektif, sehingga Lembaga Peradilan tidak banyak menampung tahanan.

Acara seminar yang dibuka oleh Rektor UAD, Dr. Kasiyarno, M.Hum., dalam acara juga melakukan penandatanganan naskah kerja sama (MoU) antara Dekan FH UAD dengan ketua MHKI meliputi kerja sama dalam bidang Tri Darma Perguruan Tinggi. Selain penandatanganan MoU, dilakukan pula peluncuran Pusat Pengaduan Sengketa Medis (PSSM) DIY dan Jawa Tengah yang berkantor di PKBH FH UAD. Adanya PPSM ini diharapkan dapat membantu masyarakat DIY dan Jawa Tengah yang membutuhkan bantuan atau konsultasi hukum tentang sengketa medis. PPSM akan membuka loket pengaduan dan konsultasi dengan konsultan hukum kesehatan yang berpengalaman. Seminar pada hari itu diakhiri dengan pelaksanaan workshop terbatas untuk menentukan tindak lanjut dan langkah kedepan terkait tentang MoU yang sudah ditandatangani antara FH UAD dengan MHKI.

Rendra Widyatama (Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan)

 

Di tengah masyarakat, kita sering mendengar lembaga pendidikan yang mengatakan mengkampanyekan dirinya sebagai berbiaya murah tapi berkualitas. Artinya, lembaga pendidikan tersebut mematok biaya pendidikan yang murah, namun tetap mampu menjaga kualitas diri sebagai lembaga yang berkualitas. Dalam perspektif komunikasi pemasaran, citra seperti ini sebenarnya mengundang sejumlah dilema. Apa sajakah?

Kecenderungan

Pada umumnya, lembaga pendidikan tinggi (swasta) di Indonesia menggantungkan biaya operasional dari uang sumbangan pendidkan dari peserta didiknya. Berkurangnya jumlah peserta didik berarti pemasukan institusi tersebut berkurang.

Penurunan jumlah peserta didik pada sebuah lembag tentu menjadi masalah sangat serius. Sebab biaya operasional lembaga akan terganggu. Karena perguruan tinggi di samping melakukan pengajaran juga harus menjalankan kegiatan penelitian dan pengabdian, tentu aktifitas-aktifitas tersebut akan terganggu. Umum terjadi, kegiatan di luar pengajaran akan berkurang. Bahkan dalam banyak kasus akan dipangkas alias dihilangkan.

Tentu saja, keadaan seperti ini membawa konsekuensi besar. Sebab sudah jamak dipahami, selama ini saja, dosen sering mengeluh karenea kecilnya dana penelitian yang disediakan. Bagaimana jadinya, kalau dana yang sudah mepet tersebut semakin dikurangi? Bagi yang tidak menyadari bahwa penelitian dan pengabdian adalah sebagai kewajiban, mungkin dua hal tersebut malah tidak akan dilakukan.

Jadi, pengurangan dana bagi pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, sudah tentu akan bepengaruh pada kuantitas dan kualitas kampus yang bersangkutan. Bila seperti ini, tentu kampanye murah tapi berkualitas tidak akan pernah memperlihatkan hasilnya.

 

Budaya

Selain logika di atas, tagline murah tapi berkualitas juga terhambat pada faktor budaya. Luas dan kuat berlaku di masyarakat, adanya persepsi bahwa harga akan berbanding lurus dengan kualitas. Harga yang mahal berarti kualtias yang tinggi. Sebaliknya, harga yang murah akan menunjukkan kualitas yang rendah pula. Persepsi seperti ini sudah dikenal kuat, luas dan berakar di tengah masyarakat sehingga sudah menjadi keyakinan dan budaya.

Keadaan tersebut tentu tidak dapat diabaikan. Konsep murah tapi berkualitas, jelas berbanding terbalik dengan persepsi, keyakinan dan budaya masyarakat. Pemaksaan tema kampanye murah tapi berkualitas dipastikan tidak akan bisa mewujudkan harapan. Bila demikian, akan sia-sia saja kampanye yang dilakukan, alias menghambur-hamburkan uang. Iklan yang berhasil adalah iklan yang sejalan dan atau didukung oleh budaya. Lalu, apa yang perlu dilakukan?

 

Solusi

Ada dua saran yang bisa saya berikan. Pertama, hentikan saja kampanye murah tapi berkualitas tersebut. Alihkan saja biaya promosi untuk pos kegiatan yang lain.

Bila tema promosi murah tapi berkualitas tetap akan dilakukan, maka Anda perlu melakukan langkah kedua yang tidak gampang. Caranya, sertailah promosi yang dilakukan tersebut dengan mempublikasikan prestasi-prestasi yang diraih oleh lembaga dan civitas akademika sebanyak-banyaknya. Tanpa tindakan seperti ini, kampanye murah tapi berkualitas hanya seperti menegakkan benang basah saja.

Pertanyaan selanjutnya adalah, di tengah keterbatasan dana yang ada, bagaimanakah kita dapat berprestasi?

Pertanyaan sederhana tersebut bukanlah pertanyaan mustahil yang tidak ada jawabanya. Mungkin terdengar sok, berlagu, dan sisi positifnya heroik. Di tengah keterbatasan (khusunya dana) namun dituntut melahirkan banyak prestasi, maka diperlukan sikap positif sebagai kunci utama. Secara mendasar, kunci dari sikap ini adalah, kita harus pandai menghargai diri sendiri. Sekecil apapun hal positif yang ada pada kita, sampaikanlah sebagai sebuah prestasi. Sederhana, bukan?

 

Oleh Rendra Widyatama, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
 

Saat ini semua stasiun siaran televisi melibatkan unsur humor. Dalam bahasa yang lebih teoritis, sering disebut melibatkan aspek entertainment (menghibur). Pelibatan unsur entertainment tersebut sangat luas. Stasiun televisi tidak harus membuat program humor secara khusus. Yang pasti, semua program yang dibuat dalam berbagai format, harus bernuansa menghibur.

Bagi pengelola stasiun televisi, secara sederhana, jabaran program yang menghibur tidak lain adalah membuat tayangan humor. Apalagi, tayangan seperti ini juga mampu dijadikan sebagai daya tarik untuk menggaet sebanyak-banyaknya jumlah penonton. Dengan penonton yang bertambah, tentu implikasi lanjutannya adalah datangnya iklan, yang berarti sumber pendapatan bagi pengelola televisi.

Itu sebabnya dewasa ini, hampir semua stasiun televisi membuat program tayangan humor. Tayangan tersebut dikemas dalam aneka format, antara lain; sinetron (baik mini seri dan serial), drama, parody, talkshow, reality show, maupun stand up comedy. Tertarik pada berbagai tayangan humor tersebut saya pernah melakukan penelitian sederhana.

Sampel

Ada 7 tayangan bernuansa humor yang diteliti, yaitu Bukan Empat Mata, Opera Van Java (keduanya ditayangkan oleh Trans 7), Sentilan Sentilun (Metro TV), Yuk Kita Sahur dan Show Imah Show (ditayangkan oleh Trans TV), Pesbuker (AN TV), dan Stand Up Comedy (Kompas TV). Dari ketujuh tayangan bernuansa humor tersebut, nilai-nilai pro sosial tayangan humor di televisi sangat bervariasi. Ada 19 materi lawakan pro sosial yang muncul, yaitu; 1). Nilai-nilai melayani orng lain; 2). Melindungi orang lain; 3). Memaafkan kesalahan orang lain; 4). Memberi nasehat yang baik; 5). Memberikan bantuan pada orang lain; 6). Memberikan penguatan; 7). Memberikan perhatian; 8). Memberikan pujian pada orang lain; 9). Meminta maaf; 10). Menghargai orang lain; 11). Mensyukuri/syukur; 12). Menujukan sikap ramah; 13). Menunjukan rasa optimis; 14). Menunjukkan empati; 15). Menunjukkan kesalehan; 16). Menunjukkan rasa optimis; 17). Menunjukkan simpati; 18). Menyampaikan kejujuran; dan, 19). Meredakan kemarahan orang lain.

Penyampaian nilai-nilai pro sosial tersebut disampaikan dalam berbagai variasi. Jumlah terbanyak disampaikan melalui humor slapstick. Yaitu humor yang disampaikan dengan cara mengandal­kan kemampuan fisik dibanding kelucuan verbal atau lewat dialog.

Meski tidak terlalu banyak, frekuensi nilai-nilai pro sosial dalam 7 tayangan yang diteliti, ada 335 kali nilai-nilai pro sosial itu muncul dalam bayolan. Namun jumlah tersebut masih relative kecil, yaitu 27,06 % dari total tayangan. Angka 27,06 % itu masih belum cukup mewakili seluruh tayangan humor. Sebab di luar tayangan yang diteliti, masih banyak lagi program humor yang ditayangkan oleh 310 stasiun televisi seluruh Indonesia.

Masih sedikitnya frekuensi nilai-nilai pro sosial dalam program humor tersebut jelas masih memprihatinkan. Fakta tersebut mengandung arti bahwa para pengelola program masih belum mampu menampilkan humor yang sehat. Yaitu humor yang menghibur sekaligus memberikan tuntunan bagi masyarakat.

Meski masih sedikit, adanya nilai-nilai pro sosial dalam tayangan humor tersebut tentu perlu diapresiasi. Sebab, keadaan ini mengandung makna bahwa di tengah-tengah tontonan yang disuguhkan, tayangan tersebut para pengelola program masih meleipkan nilai-nilai kebaikan. Keadaan positif seperti ini tentu harus ditingkatkan terus, agar nilai-nilai pro sosial pada tayangan humor senantiasa bertambah. Masyarakat sudah tentu berharap agar tayangan humor di semua stasiun televisi Indonesia mampu menjadi tontonan sekaligus tuntunan.