Teater Jaringan Anak Bahasa (JAB) UAD Yogyakarta menyelenggarakan workshop teater untuk pertama kalinya. Acara diadakan selama empat hari yaitu pada tanggal 25 dan 29 Desember 2013 di Auditorium dan RHT Kampus 2 UAD serta pada 3 dan 4 Januari 2014 di ruang GB4 Kampus 2 yang langsung dilanjutkan ke Pantai Pelangi. Workshop diikuti oleh 38 calon anggota baru JAB.

“Workshop ini diselenggarakan sebagai wujud inovasi atau pembaharuan yang dilakukan oleh JAB untuk menggantikan makrab yang biasanya dilaksanakan satu malam namun dengan materi yang sangat banyak,” jelas Diyah Hidayani selaku Ketua Panitia.

Nasirin, Ketua Teater JAB menambahkan, “Semoga workshop ini menjadi titik awal dari tercetaknya generasi-generasi teater JAB yang berdedikasi, intuitif, dan inspiratif dalam seni maupun akademik.”

Hari pertama workshop di hari Rabu (25/12/13), menghadirkan tokoh-tokoh teater yang ada di Yogyakarta seperti Harjanto Said, S. Arimba, Zuhdi Sang, dan Puntung C.M. Pudjadi. Masing-masing memberikan materi tentang sejarah teater dunia, sejarah teater JAB, keaktoran, serta penyutradaraan.

Workshop selanjutnya pada hari Minggu (29/12/13), hadir pemateri lain seperti Latif S. Nugraha yang berbicara tentang manajemen produksi, Anter Asmorotedjo dengan materi tentang tari, Mahwi Air Tawar menyampaikan bidang kesusastraan, serta Ramdhani Mangku Alam (Dhani Brian) dengan materi rias karakter. Sementara itu, pada Jumat (3/1/14), Afrizal Okta Putra menyampaikan materi tentang musik dan Agus Prasetyo (Agus Laylor) menyampaikan tentang setting dan lighting. Sabtu (4/1/14), hari terakhir diisi dengan materi olah tubuh yang disampaikan oleh Yusup Riawan, olah vokal oleh Nasirin, dan olah rasa oleh Edi Sulistyo.

Silvi, salah satu peserta mengaku senang mendapatkan motivasi dan ilmu baru. Dia pun merasa semakin akrab dengan teman-teman. Meski kaki terasa pegal kegiatan lebih banyak dilakukan dengan mendengarkan materi seharian namun lebih banyak pengalaman yang tak perlu diungkapkan dengan banyak kata. Hanya satu kata, asyik!(idj)

 

 

Oleh: Sudaryanto, M.Pd.

Dosen FKIP Universitas Ahmad Dahlan;

Pengajar Tamu di Guangxi University for Nationalities, China

 

Dalam buku-buku pidato pengukuhan guru besar yang pernah saya baca, salah satunya dari Universitas Negeri Malang (UM), tampak jelas bahwa dosen yang meraih jabatan guru besar cukup rajin mempublikasikan tulisannya ke jurnal ilmiah. Prof. Dr. Dawud (UM), misalnya, begitu rajin mempublikasikan tulisannya ke beberapa jurnal ilmiah, seperti Diksi, Bahasa dan Seni, dan Sekolah Dasar. Bagaimana cara para dosen kita dalam merawat eksistensi jurnal ilmiah?

Eksistensi jurnal ilmiah di perguruan tinggi kita, diakui atau tidak, mengalami pasang-surut. Ada jurnal ilmiah yang dapat terbit (setahun dua kali terbitan) karena didukung oleh pengelolanya dan ingin mempertahankan nilai akreditasi “A” (unggul). Ada pula jurnal ilmiah yang terbit dengan mutu “apa adanya” tanpa berpikir soal akreditasi. Bahkan yang lebih ironi, ada juga jurnal ilmiah yang justru mengalami “mati suri”.

Kondisi “mati suri” sebuah jurnal ilmiah kiranya dapat diurai penyebab-penyebabnya. Di antaranya, keengganan pihak kampus membiayai penerbitan dan distribusi, kesulitan mencari naskah yang berkualitas, hingga pengabaian pengelola terhadap nilai kebermanfaatan jurnal ilmiah. Kesemua penyebab itu sesungguhnya dapat dijawab secara singkat: belum adanya interkoneksitas jurusan atau program studi antara satu kampus dengan kampus lainnya.

Di Yogyakarta, tercatat ada 5 kampus yang memiliki Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu UAD, UNY, USD, UST, dan UPY. Para dosen dari kelima kampus tadi dapat menjalin kerja sama untuk mengatasi kesulitan mencari naskah, sekaligus mengurangi besarnya biaya penerbitan. Misalnya, melalui aturan bahwa para penulis yang tulisannya dimuat harus berlangganan jurnal selama setahun.

Selain itu, dapat pula dibentuk forum pertemuan antarpengelola jurnal ilmiah dari kelima kampus di atas. Melalui forum tersebut, pengelola jurnal bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dapat berbagi perkembangan informasi meliputi buku referensi dan jurnal dari luar negeri. Yang tak kalah penting ialah informasi mengenai profil peneliti atau akademisi luar negeri yang berpeluang sebagai editor/penyunting ahli bagi jurnal dari kelima kampus tadi.

Saya percaya, semakin banyak kampus yang bergabung ke dalam forum pertemuan, semakin besar peluang untuk memperbaiki kualitas jurnal ilmiah. Lagi pula, jika kualitas jurnal ilmiah sudah baik dan bahkan berakreditasi “A”, saya yakin banyak dosen dari kampus lain yang akan tertarik menulis. Di samping itu, nilai kebermanfaatan jurnal ilmiah, terutama bagi kemudahan karier akademik para dosen dapat semakin nyata. Bagaimana pendapat Anda?[]

 

Muhammad Ragil Kurniawan, M.Pd

Dosen PGSD FKIP Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

(ragilkur@yahoo.com)

            Kini, tak seorang pun dapat lepas dari media televisi, termasuk anak-anak. Melalui televisi anak-anak menerima informasi dan pengalaman yang tidak ada dalam diri mereka. Pada batas-batas tertentu televisi telah beralih fungsi sebagai pendidik. Televisi membentuk karakter anak, memperluas lingkungan dan memberi anak bentuk-bentuk baru dari pengalaman.

Perubahan fungsi televisi  menjadi pendidik telah membawa problem tertentu. Anak-anak usia sekolah tidak lagi mendiskusikan pelajarannya, tapi ramai dengan tayangan favotitnya, mengikuti perkembangan artis idolanya, hingga sibuk menyamakan dandanan dengan idola mereka. Media televisi, layaknya pisau bermata ganda. Pada satu sisi, televisi telah memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitasnya, memperoleh informasi, dan membuka cakrawala. Namun pada sisi lain televisi semakin menguatkan nilai-nilai dominan masyarakat yang masih kental dengan aspek-aspek diskriminasi, stereotipe, dan eksploitasi, serta mengarah pada konsumerisme dan budaya hedon.

Kekhawatiran terbesar mengenai televisi adalah mengenai isi dan mutunya yang tidak lagi bernilai pendidikan sebagaimana idealnya, bahkan dengan gaya penyajian yang tak lengkap, meloncat-loncat serta tidak hierarhis. Arus informasi media televisi yang akrobatik tersebut, selain menjauhkan anak-anak dan remaja dari proses konstruksi pengalaman yang sedang mereka bangun, juga akan membawa anak pada budaya berpikir yang akrobatik dan setengah-setengah. Hal ini sangat berkebalikan dengan apa yang diajarkan pada institusi sekolah, yaitu internalisasi pengetahuan secara hierarkis dan holistik.

 

Sekolah harus bicara

Sekolah sebagai instansi yang tereintegrasi dengan lingkungan tak boleh luput dari fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Materi yang diajarkan di sekolah hendaknya tidak bergerak menjauh dari fenomena yang menggejala di masyarakat. Sebaliknya, sekolah harus selalu memberikan materi yang kontekstual dan memiliki unsur kedekatan dengan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada.

Sekolah harus bicara ketika banyak hal yang diperoleh anak dari televisi ditafsirkan secara dangkal tanpa arahan dan bimbingan. Sebuah contoh kecil, konsep cantik bagi remaja kita telah jatuh termakan oleh doktrin media televisi. Bagi remaja kita, seorang perempuan dikatakan cantik apabila memiliki tubuh langsing bak peragawati, kulit berwarna putih mulus, rambut yang panjang lurus, kaki jenjang bak model, juga paras seperti Luna Maya. Karena media televisi, konsep inner beauty telah terkalahkan oleh kecantikan ragawi.

            Sampai pada titik ini, peranan pendidikan melek media menjadi sangat signifikan untuk diajukan. Mengajarkan sikap aktif terhadap terpaan opini televisi tak bisa di tunda lagi, karena televisi tidak hanya memberikan informasi, pendapat dan penjelasan yang saling bertentangan, tetapi sering juga berlawanan dengan pengalaman anak-anak dan remaja. Bahkan kontradiktif dengan pengetahuan yang mereka dapat di sekolah sekalipun.

Menurut hemat saya, muatan pendidikan media massa meliputi wawasan untuk memahami, menganalisis serta menafsir berbagai agenda terselubung dan manipulasi-manipulasi di balik pesona televisi. Tujuan pendidikan melek media bukan hanya menjaga nalar logis siswa. Lebih dari itu, tujuan pendidikan melek media adalah untuk menilai keabsahan informasi yang disampaikan media dan data dokumentasi yang menjadi dasarnya; kebenaran fakta yang tersaji, jumlah fakta dan hubungannya dengan kesimpulan yang ditarik, serta landasan etis yang mendasarinya.

            John Nasbit dalam high-tech hight-touch (1999) mengingatkan, kita tidak boleh mengkonsusmsi media, kecuali sebagai konsumen yang kritis. Sistem sosial yang dipenuhi dengan terpaan opini media, membutuhkan penyeimbang. Jika masyarakat paham tentang etika jurnalistik secara total dan mendalam, maka tidak canggung untuk mengajukan protes, somasi atau kontrol terhadap tayangan-tayangan yang menyesatkan, baik secara moral maupun perundang-undangan. Pertanyaan yang mendasar adalah, bagaimana mengetahui ada masalah jika masyarakat tidak mengetahui idealnya? Bagaimana mau memprotes, mengajukan somasi jika masyarakat buta tentang etika media?

Pendidikan media massa akan menjadi sarana yang efektif dalam mengimbangi derasnya terpaan propaganda media televisi, khususnya bagi remaja dan generasi muda. Selain sebagai penetralisir racun opini publik, pendidikan media massa juga lebih berperan sebagai “buku” petunjuk pemanfaatan berbagai jenis media massa oleh masyarakat, terkhusus siswa-siswi kita.

———-

 

 

Oleh : Ahmad Ahid Mudayana

Dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Pembangunan kesehatan masyarakat saat ini menjadi salah satu prioritas penting dalam program pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari jumlah anggaran di Kementerian Kesehatan yang termasuk dalam jajaran 5 besar kementerian/lembaga yang mendapat jatah APBN terbesar. Program-program dalam meningkatkan derajat sehat masyarakat pun saat ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan saja, akan tetapi juga dilakukan oleh kementerian/lembaga yang lain terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan dibidang kesehatan. Besarnya anggaran yang dimiliki oleh Kemeterian Kesehatan menjadikan adanya peluang untuk disalahgunakan serta diselewengkan apabila tidak ada pengawasan yang ketat dari Kementerian Kesehatan sendiri atau dari lembaga lain.  Peluang korupsi semakin besar apabila kita melihat program-program kesehatan saat ini memiliki pos anggaran yang cukup besar seperti program pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat, program penanggulang dan pencegahan penyakit dan sebagainya.

Tindak pidana korupsi disektor kesehatan juga melibatkan oknum pejabat pemerintah pusat dan daerah. Seperti kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di kementerian kesehatan saat dipimpin oleh Siti Fadilah Supari. Kasus ini masih ditangani oleh KPK dan belum ada perkembangannya sampai sekarang. Tertangkapnya Wawan oleh KPK yang merupakan adik dari gubernur Banten juga terkait korupsi alat kesehatan. Dan Gubernur Banten Ratu Atut Chasiyah yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan korupsi diantaranya korupsi pengadaan alat kesehatan.

Dari kasus diatas sudah jelas terbukti bahwa sektor kesehatan telah masuk dalam pusaran korupsi. Masuknya sektor kesehatan dalam pusaran korupsi dapat menghambat pemerintah dalam upayanya memperbaiki mutu pelayanan kesehatan. Sudah menjadi rahasia umum jika mutu pelayanan kesehatan di Indonesia belum begitu baik. Hal ini akan menambah berat tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu. Di sisi lain, juga berdampak pada semakin sulitnya mencapai derajat sehat masyarakat yang optimal. Akibat dari maraknya kasus korupsi disektor kesehatan. Sehingga banyak program yang tidak berjalan secara optimal.

Agar kasus korupsi disektor kesehatan tidak meluas maka perlu dibuat sistem pengawasan program. Sistem pengawasan ini harus mampu menjalankan peran-peran manajemen dengan baik. Peran yang baik akan menghasilkan program yang efektif dan efisien. Selain sistem pengawasan juga diperlukan evaluasi pelaksanaan program. Selama ini setiap program yang dibuat oelh pemerintah sangat jarang dilakukan evaluasi. Kalaupun ada itu sangat sederhana dan terkesan hanya sebatas formalitas. Padahal adanya evaluasi sangat penting untuk menciptakan sistem birokrasi yang efektif dan efisien. Maka, peluang untuk melakukan korupsi akan semakin sempit karena ketatnya pengawasan serta adanya evaluasi.

Bagaimanapun juga sektor kesehatan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Salah satu indikator bangsa yang maju dilihat dari kesehatan masyarakatnya. Sudah seharusnya budaya korupsi disemua sektor termasuk sektor kesehatan harus diberantas. Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk ikut mengawasi serta mengevaluasi setiap program disektor kesehatan. Supaya tujuan menuju Indonesia sehat cepat tercapai.