Oleh: Sukardi

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan

Beras (nasi) telah menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia, sampai saat ini belum ada bahan makanan lain yang mampu mengungguli beras sebagai makanan pokok rakyat, baik untuk kepentingan keluarga keseharian maupun pada jamuan-jamuan resmi acara kemasyarakatan. Semua pihak mengakui, bahwa dibanding sajian makanan lain, nasi masih menjadi sajian jamuan terpopuler untuk semua tingkatan status social. Dikarenakan beras merupakan kebutuhan utama mayoritas masyarakat itulah yang menyebabkan masyarakat dan pemerintah menjadi peka terhadap perubahan kenaikan harga beras. Jika harga murah kasihan petaninya dan pemerintah khawatir mereka tidak bergairah bertani padi, kemudian pindah bertani produk lain akan berdampak semakin berkurangnya produk beras. Jika harga beras ditetapkan mahal kasihan rakyat mayoritas yang pada umumnya berpendapatan menengah ke bawah, mereka akan keberatan dan akan lebih terbebani kebutuhan hidup sehari-hari.

Persoalan besar terkait kebutuhan beras di Indonesia adalah, bahwa penduduk Indonesia terus bertambah, lahan pertanian kita terus terkikis oleh pengembangan pemukiman penduduk, pengembangan lahan industry dan pengembangan sarana fasilitas umum. Generasi muda kita banyak yang telah meninggalkan profesi orang tua di bidang pertanian dan beralih ke bidang jasa dan industry, oleh karenanya tidak aneh manakala di masa masa mendatang kebutuhan pangan, terutama beras terus menjadi perhatian yang serius dari pemerintah. Hukum supply deman akan terjadi,jika kebutuhan beras terus bertambah, persediaan semakin berkurang, yang akan terjadi harga beras menjadi naik. Untuk persoalan itu, saat ini pemerintah masih mampu mengendalikannya, pemerintah selalu mempunyai stok beras di bulog pusat perediaan pangan beras guna mengendalikan harga. Pemerintah masihmampu melakukan bargaining dengan petani dan pengusaha beras yang kondisinya tidak sekuat pengusaha industry lain. Jika persediaan bulog menipis, produksi beras rendah, pemerintah bisa import guna mengatasi kenaikan harga dan kekurangan beras.

Idealnya berapa harga beras ? Penentuan ideal harga beras banyak metode untuk menetapkan berapa harga beras di Indonesia ini perkilogramnya. Setidaknya ada tiga pendekatan menentukan harga beras: berdasar daya beli masyarakat, berdasar kebijakan pemerintah dan berdasar analisis bisnis bertani.

Jika penetapan harga beras berdasar kemampuan daya beli mayoritas rakyat kecil (berpendapatan rendah) Indonesia, tentu rumus harga beras berdasar kemampuan mereka dan akan ditetapkan harga beras rendah supaya mereka mampu makan nasi secara wajar dan hal ini akan menstabilkan kehidupan masyarakat golongan rendah.

Jika menentukan harga mengikuti kebijakan pemerintah, pemerintah menginginkan kestabilan kehidupan warga masyarakat, jangan sampai terjadi gejolak politik maupun criminal, maka harga harus disesuaikan kemampuan masyarakat.guna menetralisir kondisi.

Apabila menentukan harga beras berdasar pembelaan terhadap para petani (produsen beras), akan lain ceritanya. Apabila menentukan harga beras mengikuti pola yang terakhir, tentu penetapan harga beras mempertimbangkan hitungan besaran biaya sewa lahan tanam, biaya pembelian bibit, biaya tenaga kerja, berdasar biaya pupuk, biaya pembelian obat tanaman , biaya pajak, dan mempertimbangkan margin yang akan diperoleh. Para petani rata-rata tidak mempertimbangkan biaya sewa lahan, karena mayoritas petani telah memiliki lahan sendiri untuk tanam padi, jika para petani sewa lahan untuk bertani, mungkin pendapatannya tidak bisa impas biaya yang dikeluarkan dari produk yang diperolehnya dalam waktu yang cukup lama.

Sampai hari ini belum bisa ditetapkan harga beras mendasarkan pembelaan pada petani produsen beras, akan banyak dampak negatifnya bagi masyarakat luas. Pemerintah dalam kondisi dilemma antara membela rakyat pada umumnya yang harus menentukan harga beras harus murah atau pemerintah harus membela petani yang menentukan harga beras harus tinggi agar petani lebih bergirah mengelola pertaniannya.

(Artikel ini sudah diterbitkan di Harian Jogja)

Harga beras mahal ?
Read more

Mohammad Sayuti

Dibandingkan dengan SKKNI lain yang relevan dengan Kompetensi Keahlian di SMK, SKKNI ini merupakan yang paling banyak unit kompetensinya dan pada gilirannya paling mahal biaya sertifikasinya karena biaya sertifikasi dihitung dari jumlah unit kompetensi yang diujikan. Kalau misal seorang guru ingin bersertifikat ahli di bidang mesin untuk kendaraan ringan, maka dia harus lulus 27 unit kompetensi, kalau misal satu uji kompetensi biayanya seratus ribu, berapa biaya yang harus dikeluarkan?

Disinilah kemudian muncul keluhan dari SMK terkait dengan mahalnya sertifikasi keahlian serta tidak adanya insentif pasca sertifikasi keahlian terutama apabila dibandingan dengan sertifikasi guru. Guru bersertifikat pendidik akan menerima kenaikan pendapatan yang sangat signifikan. Sementara Guru SMK ahli dalam bidang keterampilan teknisnya (bersertifikat BNSP) tidak mendapatkan tambahan pendapatan apa-apa.

Kalau kita cermati dokumen lain, sebenarnya tuntutan sertifikasi keahlian guru SMK juga menjadi prasyarat dalam Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) atau ujian praktik sebelum kelulusan. Penguji UKK seharusnya adalah guru yang punya sertifikat keahlian. Kalau benar bahwa fakta masih sangat sedikit guru SMK bersertifikat keahlian, maka sebenarnya siapa yang selama ini menguji kompetensi siswa SMK? Apakah mereka adalah guru ahli tapi tidak punya sertifikat atau guru yang tidak dikenali keahliannya oleh Lembaga Sertifikasi Profesi?

Di sinilah perlunya wakil rakyat dan pemerintah untuk serius memikirkan dan mencari jalan keluar atas kebutuhan khusus Guru SMK untuk memiliki sertifikat keahlian. Sebab kita yakin bahwa guru SMK yang ahli dalam kompetensi keahliannya akan mampu mendidik siswa agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar dunia kerja dan pada gilirannya jurang lebar antara SMK dan dunia kerja dapat dipersempit.

Penulis adalah Dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, mahasiswa program Doktor di Universitas Newcastle Australia atas beasiswa Dikti Dikbud.

(Artikel ini pernah dimuat di Suara Merdeka, Kamis 4 Oktober 2012)

Read more

Bagi mahasiswa yang akan wisuda bulan November 2012. Diharapakan memperhatikan syarat-syarat wisuda di bawah ini. Lihat juga peminjaman dan pembayarannya. Keterangan lebih lanjut. Lihat juga di http://www.baa.uad.ac.id. Semoga bermanfaat.

Read more

Pelelangan Umum

No. 2/PB/PHKI-A/10/2012

Tanggal 11 Oktober 2012

Universitas Ahmad Dahlan dengan sumber dana dari Program Hibah Kompetisi Institusi (PHKI) Dikti dan Anggaran Belanja Universitas akan melaksanakan Pelelangan Umum :

a.	Kegiatan	: Pengadaan Peralatan Jaringan
b.	Pagu Anggaran	: Rp. 435.055.000
c.	Pendaftaran
	Tanggal	: 11 – 22 Oktober 2012 Setiap hari kerja (Senin – Sabtu)
	Jam	: 09:00 – 12:00 WIB
	Tempat	: Ruang BPM Kampus I UAD Jln. Kapas No. 9, Yogyakarta

     

Penjelasan pekerjaan lelang yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	: Selasa, 16 Oktober 2012
Jam	: 09:00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Kampus I UAD

  

Keterangan selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman R. BPM kampus I UAD                                              

            Ttd                                                          Ttd

Pejabat Pembuat Komitmen                        Panitia Pengadaan

JADWAL PELAKSANAAN PENGADAAN

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal			Waktu (WIB)
a	Pengumuman	Kamis, 11-10-2012
b.	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan	Kamis	s/d.	Senin	09.00	s/d.	12.00
		11–10-2012	s/d.	22-10-2012	Ruang:BPM,Kampus, PIC: Fahrozi & Staff BPM
c.	Pemberian Penjelasan	Selasa, 16-10-2012			09.00 (R.Sidang Kampus I), yang d undang: Biskom, Tim Pengadaan, Ibu Utik
d.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Rabu	s/d.	Selasa	09.00	s/d.	12.00
		17–10-2012	s/d.	23-10-2012	Ruang: BPM
e.	Pembukaan Dokumen Penawaran	Selasa, 23-10-2012			12.10 (Ruang Sidang Kampus I)
f.	Evaluasi Penawaran	Rabu, 24-10-2012			09.00, Ruang BPM
g.	Pembuktian kualifikasi	Senin, 29-10-2012			09.00 – selesai, Ruang BPM, yang diundang: Biskom, Ibu utik, Tim Pengadaan
h.	Pengumuman Pemenang	Rabu, 31-10-2012
i.	Masa sanggah	Kamis	s/d.	Selasa
		1-11-2012	s/d.	6-11-2012
j.	Penerbitan SPPBJ	Rabu, 7-11-2012

Read more

Oleh: Sudaryanto, M.Pd.

Dosen PBSI FKIP UAD Yogyakarta

Tanggal 4-5 September lalu, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan forum keberagaman bahasa Asia-Europe Meeting (ASEM). Forum ini merupakan kegiatan diskusi terbuka antara pembuat kebijakan, ahli bahasa, serta perwakilan masyarakat yang aktif dalam pelestarian bahasa daerah yang terancam punah di Asia dan Eropa. Pertanyaannya, apa pesan utama yang dapat diambil dari forum bertaraf internasional tersebut?

Terhadap pertanyaan itu, kita perlu mengetahui terlebih dulu tema yang diangkat pada forum tersebut, yakni “Melestarikan dan Mempromosikan Keberagaman Bahasa di Asia dan Eropa Menuju Pengembangan yang Berkelanjutan”. Jelas kiranya, pesan utama yang ingin disampaikan dari forum ASEM ialah mengajak kita guna melestarikan dan mempromosikan keberagaman bahasa di Asia dan Eropa, termasuk bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Harapannya, melalui forum itu, kita diajak untuk merawat bahasa Indonesia dan bahasa daerah (ibu). Lain harapan, lain pula kenyataan. Saat ini kosakata asing (baca: bahasa Inggris) banyak bertaburan di sekitar kita. Di Yogyakarta, kita begitu akrab dengan nama-nama, seperti Merapi View, XT Square, Saphir Square, Ambarukmo Plaza, Alfamart, Indomart, Circle K, Kids Fun, Pamela Swalayan, hingga istilah download, handphone, dan mangrove.

Masih banyaknya kosakata asing (baca: bahasa Inggris) di ruang publik, kian membuktikan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kuasa terhadap pelestarian bahasa Indonesia dan daerah. Padahal, menurut konstitusi, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Alih-alih melestarikan bahasa Indonesia, justru pemerintah dan sebagian masyarakat kita kian meminggirkannya.

Sungguh ironis, apabila di sekolah dan kampus bahasa Indonesia dilestarikan (baca: diuri-uri) oleh siswa/mahasiswa serta guru/dosen, ternyata sikap pemerintah daerah justru sebaliknya. Sebagai guru, penulis cukup prihatin dengan kondisi yang ironis ini. Pasalnya, pemerintah dianggap memiliki kewenangan penuh guna melestarikan bahasa Indonesia dan daerah, selain juga kita selaku penutur aktif (native speaker) bahasa tersebut.

Untuk itu, melalui artikel singkat ini, penulis ingin memberikan usulan terkait hal di atas. Pertama, pemerintah pusat dan daerah perlu memiliki komitmen tinggi guna melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia dan daerah. Misalnya, kebijakan pemilihan nama pada toko, tempat usaha, hingga perumahan yang tidak mengggunakan bahasa asing. Kedua, media massa perlu memiliki kepeduliaan pada penggunaan bahasa Indonesia dan daerah.

Ketiga, Badan Bahasa sebagai instansi pemerintah yang menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia, diharapkan memiliki komitmen guna meningkatkan peran bahasa dalam berbagai bidang, serta upaya pelestarian bahasa di Indonesia. Dalam hal ini, Badan Bahasa dapat bekerjasama dengan pihak akademisi di kampus, juga para guru bahasa Indonesia di sekolah.

Dengan upaya-upaya di atas, kiranya penyelenggaraan forum ASEM pada 4-5 September silam tidak menjadi sia-sia. Dari forum bertaraf internasional tersebut, kita berharap (sekali lagi berharap) agar pemerintah dan masyarakat kita tergugah untuk merawat bahasa Indonesia dan bahasa daerah (ibu). Dengan cara begitu, kita pun merawat nasionalisme pada bangsa-negara ini. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika tidak kita sendiri, siapa lagi? Semoga begitu.[]

(Artikel ini telah dimuat di Harian Jogja, Rabu 26 September 2012)

Read more