JANGAN BIARKAN PREMAN BERKUASA

Hendra Darmawan*)

Baru-baru ini Hercules putra Dili itu ditangkap polisi karena aksi pemerasan, dalih pengamanan lokasi dan lain-lain. Tetapi tetap saja modus kekerasan di negeri ini makin membesar dan bervariasi. Hari sabtu yang lalu 23/3/2013 di LP Cebongan Sleman Yogyakarta telah terjadi operasi senyap, pembunuhan yang sadis atas empat orang. Beberapa waktu lalu Kementrian Kehutanan Republik Indonesia dengan 100 personil polisi hutan gagal mengeksekusi hutan rakyat di Bogor yang telah diisi dengan vila-vila yang diduga milik sebagian pejabat dan artis (kompas 20/03/13). Kejadian-kejadian serupa menunjukkan bahwasanya Negara dalam keadaan lemah atau diperlemah bahkan diposisikan tersandra kepentingan-kepentingan individu.

Jika Negara lemah, lalu bagaimana tugas negara yang menjamin keamanan negara, menciptakan rasa aman, menjamin kepastian hukum harus dinikmati oleh rakyat. Tentu Perubahan bangsa tidak semata-mata diukur oleh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Negara perlu mengukur index kebahagiaan (Index of happiness). Salah satu yang perlu ditekankan adalah rasa aman.

Untuk membangun rasa aman, perlu sebuah revolusi yang digerakkan oleh pemimpin dengan jiwa besar, karismatik. Jika hal tersebut tidak berjalan dengan baik, maka kemungkinan besar yang menggerakkan adalah kesadaran kolektif, gerakan organik menjadi driving force disaat perwakilan dilembaga legislative tidak lagi merepresentasikan suara rakyat (Yudi Latif, kompas 27/03/13). Saat demo sudah dibeli dengan uang, maka gerakan akar rumput, turun ke jalan menjadi alternative gerakan. Padahal di era demokrasi harusnya perdebatan wacana menjadi sebuah tren. Mungkin rakyat jengah melihat perdebatan wacana yang hanya menjanjikan perubahan kearah perbaikan.

Editorial Media Indonesia beberapa hari lalu bertajuk “negeri anak bawang”. Sebuah analisis yang tajam lagi mendalam, menghentak kesadaran kita semua. Indonesia yang dilukiskan negeri gemah ripah loh jinawi, tongkat dan kayu jadi tanaman, dll. Hari ini lukisan itu dipertanyakan hanya karena kelemahan memanaj potensi negara. Berkuasanya segelintir orang di Indonesia mendominasi perekonomian ribuan orang di Indonesia, hal ini tidak boleh dibiarkan (Jefreey Winter, 2010). Oligarki seperti ini mungkin dikira telah berakhir sejak reformasi 1998 bergulir tapi nyatanya penjajahan model baru makin menggelora, yakni kita dijajah oleh londo ireng (bangsa sendiri) meminjam istilah Buya Syafii.

Jauh-jauh hari Mahatma Gandhi telah mengingatkan jika ada sepuluh orang yang rakus, tamak di sebuah negeri, keberadaannya dapat mengalahkan ribuan orang baik. Hal ini sejalan dengan pesan Sahabat Umar Bin Khatab “Camkan akan ancaman Sebuah kebathilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir ..”

Lalu bagaimana menolong saudara kita yang Dzalim, tiran, melakukan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan), dll. Menolong mereka yang dzalim adalah dengan mencegah mereka untuk tidak berbuat dzalim. Saya kutipkan redaksi arabnya ..”Unshur akhokadholim awil madzlum”- Tolonglah saudaramu yang dzalim dan yang terdzalimi. Untuk mewujudkan hal tersebut, sebuah Negara perlu strategi. Jika strategi perubahan structural tidak efektif maka strategi cultural dapat menjadi alternatif. Kuntowijoyo (1997) menekankan faktor perubahan itu ada dua yakni struktural dan kultural. Ia menegaskan bahwasanya perubahan yang akan bertahan lama serta bersifat sustainable adalah perubahan yang dipicu oleh faktor internal (from within).

Fukuyama dalam bukunya menegaskan untuk menciptakan demokratisasi yang berkelanjutan dibutuhkan Negara yang kuat, tapi bukan Negara yang otoriter. Premanisme tidak boleh dibiarkan. Jika dibiarkan, berarti Negara dan kita semua berinvestasi akan sebuah kebatilan yang mungkin saja resiko yang tidak terduga datang begitu saja. Siapapun kita, kita harus berlomba-lomba dalam berinvestasi kebaikan, memperdayakan masayarakat, melakukan pendidikan politik, kritik tidak dilarang selama itu disampaikan secara santun dan bermartabat. Dengan upaya itu control sosial akan efektif, abuse of power dapat dicegah, Negara yang kuat dapat terwujud.

Penulis adalah Dosen Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) UAD

Hendra Darmawan*)

Baru-baru ini Hercules putra Dili itu ditangkap polisi karena aksi pemerasan, dalih pengamanan lokasi dan lain-lain. Tetapi tetap saja modus kekerasan di negeri ini makin membesar dan bervariasi. Hari sabtu yang lalu 23/3/2013 di LP Cebongan Sleman Yogyakarta telah terjadi operasi senyap, pembunuhan yang sadis atas empat orang. Beberapa waktu lalu Kementrian Kehutanan Republik Indonesia dengan 100 personil polisi hutan gagal mengeksekusi hutan rakyat di Bogor yang telah diisi dengan vila-vila yang diduga milik sebagian pejabat dan artis (kompas 20/03/13). Kejadian-kejadian serupa menunjukkan bahwasanya Negara dalam keadaan lemah atau diperlemah bahkan diposisikan tersandra kepentingan-kepentingan individu.

Jika Negara lemah, lalu bagaimana tugas negara yang menjamin keamanan negara, menciptakan rasa aman, menjamin kepastian hukum harus dinikmati oleh rakyat. Tentu Perubahan bangsa tidak semata-mata diukur oleh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Negara perlu mengukur index kebahagiaan (Index of happiness). Salah satu yang perlu ditekankan adalah rasa aman.

Untuk membangun rasa aman, perlu sebuah revolusi yang digerakkan oleh pemimpin dengan jiwa besar, karismatik. Jika hal tersebut tidak berjalan dengan baik, maka kemungkinan besar yang menggerakkan adalah kesadaran kolektif, gerakan organik menjadi driving force disaat perwakilan dilembaga legislative tidak lagi merepresentasikan suara rakyat (Yudi Latif, kompas 27/03/13). Saat demo sudah dibeli dengan uang, maka gerakan akar rumput, turun ke jalan menjadi alternative gerakan. Padahal di era demokrasi harusnya perdebatan wacana menjadi sebuah tren. Mungkin rakyat jengah melihat perdebatan wacana yang hanya menjanjikan perubahan kearah perbaikan.

Editorial Media Indonesia beberapa hari lalu bertajuk “negeri anak bawang”. Sebuah analisis yang tajam lagi mendalam, menghentak kesadaran kita semua. Indonesia yang dilukiskan negeri gemah ripah loh jinawi, tongkat dan kayu jadi tanaman, dll. Hari ini lukisan itu dipertanyakan hanya karena kelemahan memanaj potensi negara. Berkuasanya segelintir orang di Indonesia mendominasi perekonomian ribuan orang di Indonesia, hal ini tidak boleh dibiarkan (Jefreey Winter, 2010). Oligarki seperti ini mungkin dikira telah berakhir sejak reformasi 1998 bergulir tapi nyatanya penjajahan model baru makin menggelora, yakni kita dijajah oleh londo ireng (bangsa sendiri) meminjam istilah Buya Syafii.

Jauh-jauh hari Mahatma Gandhi telah mengingatkan jika ada sepuluh orang yang rakus, tamak di sebuah negeri, keberadaannya dapat mengalahkan ribuan orang baik. Hal ini sejalan dengan pesan Sahabat Umar Bin Khatab “Camkan akan ancaman Sebuah kebathilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir ..”

Lalu bagaimana menolong saudara kita yang Dzalim, tiran, melakukan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan), dll. Menolong mereka yang dzalim adalah dengan mencegah mereka untuk tidak berbuat dzalim. Saya kutipkan redaksi arabnya ..”Unshur akhokadholim awil madzlum”- Tolonglah saudaramu yang dzalim dan yang terdzalimi. Untuk mewujudkan hal tersebut, sebuah Negara perlu strategi. Jika strategi perubahan structural tidak efektif maka strategi cultural dapat menjadi alternatif. Kuntowijoyo (1997) menekankan faktor perubahan itu ada dua yakni struktural dan kultural. Ia menegaskan bahwasanya perubahan yang akan bertahan lama serta bersifat sustainable adalah perubahan yang dipicu oleh faktor internal (from within).

Fukuyama dalam bukunya menegaskan untuk menciptakan demokratisasi yang berkelanjutan dibutuhkan Negara yang kuat, tapi bukan Negara yang otoriter. Premanisme tidak boleh dibiarkan. Jika dibiarkan, berarti Negara dan kita semua berinvestasi akan sebuah kebatilan yang mungkin saja resiko yang tidak terduga datang begitu saja. Siapapun kita, kita harus berlomba-lomba dalam berinvestasi kebaikan, memperdayakan masayarakat, melakukan pendidikan politik, kritik tidak dilarang selama itu disampaikan secara santun dan bermartabat. Dengan upaya itu control sosial akan efektif, abuse of power dapat dicegah, Negara yang kuat dapat terwujud.

Penulis adalah Dosen Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) UAD