Bank Indonesia (BI) bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) selenggarakan kuliah umum dengan tema “Dampak Rupiah Terhadap Perekonomian Indonesia” pada hari jumat 8 maret 2013. Acara yang berlangsung di auditorium kampus 1 tersebut menghadirkan bapak Causa Iman Karna selaku deputi direktur bank Indonesia perwalian kantor Daerah Istimewa Jogyakarta (DIY).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan salah satu kebijakan pemerintah (bank indonesia) yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang yang disampaikan kepada mahasiswa UAD khususnya Fakultas ekonomi diharapkan mampu menambah pengetahuan perihal perkembangan keuangan di Indonesia.

Menurut Causa Iman Karna dalam makalahnya. Penentu keberhasilan program Redenominasi adalah dukungan kuat dari seluruh lapisan masyarakt, terutama pemerintah, parlemen, dan pelaku usaha.

“Selain itu, landasan hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang yang secara tegas mengatur redenominasi dan pemilihan waktu yang tepat juga penentu keberhasilan program redenominisi” ungkapnya lagi

“Semoga kegiatan ini semakin menambah pemahaman masyarakat pada umumnya khususnya mahasiswa mengenai apa itu redenominasi. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat” ungkap Rikha dosen FE salah satu panitia penyelengara. (Sbwh)

Read more

Oleh: Hendra Darmawan*)

Sebuah kalimah hikmah dalam bahasa arab menegaskan perumpamaan peran seseorang akan merepresentasikan peran seribu orang jika ia mampu mengurusi perkara umat seribu itu. ” wannas alfun minhum kawahid , wa wahidun kal alfi in ‘amrun ‘ana”. Eksistensi seseorang dinilai dari seberapa besar kontribusi seseorang pada selain dirinya. Nabi Muhammad S.AW juga menggaris bawahi pointer bahwasanya sebaik-baik manusia adalah ia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dua hal diatas nampaknya melekat pada diri Almarhum Dr. H Abdul Fattah Wibisono, M.Ag salah seorang ketua pimpinan pusat muhammadiyah yang telah mendahului kita pergi keharibaan Alloh s.aw, rabbul jaliil. Beliau meninggal dunia di Rumah Sakit islam Jakarta (RSIJ), Cempaka Putih, Jakarta Timur pukul 04.30 Wib Ahad 13/01/2013.

Dilihat dari aktifitas kesehariannya sungguh beliau adalah seseorang yang elut, intelektual yang mumpuni, aktivis persyarikatan muhammadiyah dan beberapa organisasi yang lain. Setahun yang lalu Nampak beliau mengikuti sidang isbat penetapan awal syawwal di Departemen agama RI mewakili Muhammadiyah. Selain aktif di organisasi beliau juga seorang pendidik yang tekun dalam profesinya sebagai dosen di UIN syarif Hidayatullah dan di UHAMKA.

Dalam perkembangan psikologi, ada hirarki perkembangan manusia mulai dari berstatus sebagai makhluk dependant, lalu independen Mandiri) dan yang paling tinggi ada tahapan menjadi makhluk interdependent. Dalam tahapan puncak inilah ditandai dengan kemapuan sesorang bekerja sama dalam team, bergumul dalam organisasi dan dapat mengenali kelebihan dan kelemahannya. Didalam alquran disebutkan bahwasanya kita terlahir tanpa tahu sesuatu, tetapi kelak semua pendegaran, pendangan dan hati kita semua akan dimintai pertanggung jawaban.

Dalam sebuah hikmah disebutkan “engkau dilahirkan dalam keadaan menangis sedangkan orang disekelilingmu tertawa bahagia, kelak jika engkau meninggal dunai, orang disekelilingmu menangis dan engkau tersenyum menghadapnya. Itulah symbol khusnsul khotimah, yang menjadi dambaan setiap insan.

Pak fatah hampir dua bulan dirawat dirumah sakit karena penyakit yang dideritanya. Penyakit tersebut tidak ia hiraukan jauh-jauh hari sehingga ia baru dikethaui oleh dokter dan keadaannya sudah parah, sehingga Rumah sakit Islam jakata langsung membuat tim untuk member penanganan khusus untuk pak fatah. Sempat ia pulang ke rumah untuk dua hari, karena dirasa sudah makin sehat, tetapi setelah dua hari itu iapun harus dirawat inap kembali.

Ada banyak kolega yang menjenguknya, mendoakannya dan memberi semangat untuk kesembuhan beliau. Menurut seorang kolega beliau, Prof Yunahar Ilyas saat menjenguknya, Kala itu Pak Fatah selalu menanyakan ” Ini milik kita kan? Ini milik kita kan? Diulangnya pertanyaan yang sama itu. Pertanyaan tersebut menunjukkan apakah rumah sakit tempat beliau dirawat itu milik muhammadiyah? Lalu Prof Yunahar menjawab, ia ini milik kita. Rumah sakit ini milik muhammadiyah. Barulah setelah mendapat jawaban tersebut ia menjadi makin tenang, dalam keadaan ingatannya kadang datang dan menghilang. Saat Prof. Yunahar mengkonfirmasi pertanyaan tersebut kepada istrinya, ia menerangkan bahwasanya pak fatah tidak ingin dirawat dirumah sakit selain rumah sakit muhammadiyah. Kalau rumah sakit ini bukan milik muhammadiyah, lebih baik saya pulang saja dan tidak usah dirawat.

Cerita diatas mensyiratkan bahwasanya beliau makin ideologis diakhir hayatnya. Menurut Kuntowijoyo (1990), Ideologi adalah bersatunya teori dan praksis. Pak fatah sudah menunjukkan kesatuan keduanya. Sungguh tauladan yang mulia bagi ummat, bagi kader muhammadiyah yang lain, agar sesalu memupuk komitmen bermuhammadiyah sampai ajal menjemput. Kita semua ingin kelak apa yang menjadi doa nabi syuaib, akar kelak kita setelah meninggal menjadi lisana sidqin fil akhirin, lisan kebenaran, buah bibir yang indah bagi mereka yang ditinggalkan.

*) Dosen PBI FKIP UAD dan Wakil Ketua MPK PWM DIY.

Read more

Annas Binarjo

Sudah sangat lama pemerintah mewajibkan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan apotik menyediakan obat generik, diikuti dengan kewajiban bagi dokter yang bekerja di ruah sakit pemerintah untuk menulis obat generik dalam resepnya. Informasi tentang kualitas obat generik pun disampaiakn kepada masyarakat melalui ikla-klan di media massa. Tetapi selama itu pula masyarakat masih meragukan informasi ini. Masyarakat maupun praktisi kesehatan pun terpecah menjadi dua kelompok dalam menilai kemanjuran obat generik dan paten. Kelompok pertama memandang kedua obat tersebut mempunyai kemanjuran yang sama, sebaliknya kelompok kedua, obat paten lebih manjur dari pada generik.

Menurut Permenkes NOMOR HK.02.02/MENKES/068/I/2010, obat generik adalah obat yang namanya sama dengan nama kimianya, jadi tidak punya merk. Obat paten sering diartikan sebagai obat bermerek (branded), walaupun sebenarnya tidak semua yang bermerek adalah paten. Produsen obat paten mematenkan zat aktif yang mereka temukan dengan nama (merk) mereka, dan orang lain tidak boleh mengedarkan/memproduksi/menjual senyawa tersebut sebagai produk obat sebelum masa patennya habis, sedangkan obat bermerk banyak yang mencontoh obat yang sudah out of paten (sering disebut produk me too/ikut-ikutan).

Semua obat yang beredar harus lolos uji bioekuivalensi. Uji ini membandingkan beberapa parameter kemanjuran obat suatu produk baru, dengan produk inovator (pernah paten) dan dibuat suatu persyaratan tertentu untuk menganggap bahwa produk baru kemanjurannya sama dengan produk inovator (bioekuivalens). Suatu produk baru tidak harus mempunyai parameter kemanjuran yang 100% sama dengan produk inovator untuk dikatakan bioekuivalens.

Kemanjuran suatu produk akan dirasakan ketika obat tersebut mengalami 2 proses: (1) melarut (release) dalam cairan usus, kemudian (2) menembus usus masuk ke dalam darah. Masuknya obat ke dalam darah (menembus usus) adalah proses yang dialami secara individual satiap molekul terlarut. Ketika molekul sudah terlarut maka sifat dari produk (yang mengandung tidak hanya zat aktif, tetapi juga bahan tambahan) sudah tidak berpengaruh lagi. Sifat individual molekul yang berpengaruh. Artinya baik obat tersebut berasal dari produk paten maupun generik, mahal ataupun murah, ngetop maupun tidak, ketika senyawanya sama maka akan sama pula memampuan menembusnya.

Proses larutnya obat sangat dipengaruhi oleh bagaimana obat (zat aktif tersebut) dibuat dalam suatu formula bentuk sediaan. Ada dua sifat yang ada dari sutu bentuk sediaan, (1) sifat fisika bentuk sediaan, misalnya kekerasan tablet, waktu hancur tablet, dan kerapuhan tablet, (2) karakter disolusi tablet yang menunjukkan seberapa mudah zat aktif larut (release). Sifat fisik sangat mudah untuk dikontrol. Semua industri farmasi mempunyai kemampuan untuk itu. Karakter disolusi bukanlah hal yang mudah untuk dikontrol. Bisa jadi produk yang sudah hancur (waktu hancurnya bagus) tetapi obat belum terlarut, dan pada kondisi ini zat aktif belum dapat diserap oleh darah dengan mudah.

Sifat kelarutan zat aktif, sangat menentukan karakter disolusi. Obat yang memiliki kelarutan lebih dari 1% tidak mengalami masalah dalam proses disolusi, asalkan waktu hancurnya bagus, dan ini bisa dicapai oleh semua industri farmasi. Sebaliknya obat yang kelarutannya kurang dari 1%, mempunyai problem dalam proses disolusi. Tidak semua industri farmasi mempunyai kemampuan untuk mengatasi hal ini, karena alasan teknologi dan biaya, tetapi beberapa industri farmasi sudah mempunyai kemampuan dalam memperbaiki karakter disolusi. Teknologi yang dipakai tidak harus dicantumkan dalam informasi produk maupun dalam registrasi, sehingga tidak dengan mudah ditiru oleh kompetitor.

Menjawab pertanyaan yang ada di judul, mana yang lebih baik generik atau paten? Untuk menjawab pertanyaan tersebut obat kita bagi menjadi dua. Obat dengan zat aktif yang mudah larut (1 gram perlu air maksimal 100 gram untuk melarutkannya) dan obat yang sulit larut (1 gram perlu lebih dari 100 gram air). Pada obat golongan pertama hampir semua industri mempunyai kemampuan yang sama dalam memformulasikan menjadi produk. Dalam hal ini obat generik dan paten mempunyai tingkat kemanjuran yang sama, apalagi ketika dibuat dalam bentuk sirup. Jika obat yang seperti ini antar produk mempunyai harga yang bervariasi maka aspek lain yang lebih menentukan harga, misalnya efisiensi produksi atau biaya promosi. Pada obat golongan kedua (obat yang kelarutannya kecil) maka antar industri akan berlomba, karena masih ada celah yang cukup lebar untuk memperbaikinya. Pada kondisi ini kemampuan industri berbeda-beda. Ada peluang yang besar antara generik dan paten mempunyai tingkat kemanjuran berbeda, dan kalau harganya jauh berbeda adalah hal yang wajar. Penggantian produk obat (ganti merk lain atau ganti generik) akan mempengaruhi hasil terapi, dan menjadi beresiko jika obat tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan (drug for life-threatening disease).

Masalah yang muncul adalah pasien tidak mengetahui obatnya golongan mana, sehingga pasien tidak bisa memutuskan bagaimana seharusnya. Dalam kondisi ini apoteker di pelayanan kesehatan yang memahaminya.

Annas Binarjo, M.Sc., Apt adalah dosen Fakultas Farmasi UAD, Yogyakarta.

Read more

Oleh : Rahmat Muhajir Nugroho, SH, MH

KPU tidak segera merespon keputusan Bawaslu No.12/SP-2/Set.bawaslu/I/2003 yang mengabulkan permohonan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk menjadi peserta tambahan dalam pemilu 2014. Sikap kehati-hatian nampaknya sedang ditunjukkan oleh KPU, sebab keputusan KPU akan berimplikasi yuridis sekaligus politis terhadap nasib partai politik (parpol) calon peserta pemilu tersebut.

Ada 4 poin yang disebutkan dalam amar putusan Bawaslu. Pertama, mengabulkan permohonan Pemohon. Kedua, membatalkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 sepanjang untuk PKPI. Ketiga, menerbitkan Keputusan KPU tentang Penetapan PKPI sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014. Keempat, memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Keputusan ini.

Keputusan Bawaslu tersebut mengandung kontroversi. Dari segi kewenangan memang tidak ada masalah, Bawaslu berhak menyelesaikan sengketa pemilu (Pasal 73 ayat (4) point C UU No. 15 tahun 2011). Namun dari sisi sifat keputusan, Bawaslu mengabaikan ketentuan pasal Pasal 259 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Parpol Peserta Pemilu dan daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan.

Terbuka ruang bagi KPU untuk mengambil sikap dan keputusan yang berbeda dengan keputusan Bawaslu. Pengecualian norma hukum yang tercantum pada Pasal 259 ayat (1) tersebut tidak boleh disimpangi dengan keputusan Bawaslu. Berlakulah Asas hukum lex superior derogat legi inferiori, peraturan yang lebih tinggi tidak dapat dihapus oleh peraturan yang lebih rendah kedudukannya. KPU boleh mengabaikan keputusan Bawaslu dan masih tersedia upaya hukum berikutnya yang dapat ditempuh oleh KPU dan PKPI. Dengan demikian PKPI tidak otomatis menjadi kontestan pemilu pasca putusan Bawaslu.

Putusan Bawaslu ini mengandung spirit pemulihan hak-hak konstitusional warga negara (baca : partai politik). Namun hal itu bukanlah porsi Bawaslu, karena bawaslu bukan lembaga peradilan semacam Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai the protector of citizen’s constitutional rights (pelindung konstitutional hak warga negara) sehingga bisa menafsirkan Undang-undang. Kewenangan Bawaslu tetap terbatas sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki kewajiban menerapkan peraturan secara cermat, teliti dan proporsional.

Keputusan Bawaslu pun dapat menjadi obyek pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Karena Bawaslu berpotensi melanggar Peraturannya sendiri yaitu Peraturan Bawaslu No. 15 tahun 2012 tentang tata cara Penyelesaian sengketa pemilu, Pasal 46 poin b. yang menyebutkan penyelesaian sengketa Pemilu dinyatakan selesai apabila : Pengawas pemilu telah membuat putusan yang bersifat terakhir dan mengikat kecuali terhadap sengketa pemilu tentang verifikasi Parpol Peserta Pemilu.

Lalu bagaimana jawaban dan sikap yang dapat diambil KPU atas kasus ini ?. Ada tiga pilihan sikap KPU yang dapat diambil. Pertama, KPU membiarkan keputusan Bawaslu tersebut dimaknai sebagai rekomendasi semata. Karena tidak ada kewajiban KPU untuk melaksanakan keputusan tersebut. Namun pilihan sikap ini tentu tidak elegan bagi KPU selaku penyelenggara pemilu yang harus bersikap adil bagi seluruh pihak. Kedua, KPU menerima putusan Bawaslu, dengan catatan KPU meyakini bahwa PKPI berdasarkan putusan Bawaslu tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 8 ayat (2) UU Pemilu. Ketiga, KPU membuat keputusan yang menyatakan menolak keputusan Bawaslu dan menyatakan bahwa keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 telah benar. Jika sikap ketiga yang diambil KPU maka perkara ini akan berlanjut. PKPI dapat menggugat KPU melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sesuai Pasal 259 ayat (3) UU Pemilu. Proses berikutnya merupakan proses persidangan di PTTUN sampai putusannya dinyatakan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijde).

Mekanisme yang tersedia dalam UU pemilu memang seperti itu. Semestinya semua pihak harus bersikap obyektif dan jujur melihat persoalan ini, sehingga KPU dapat mengambil keputusan secara benar dan tepat tanpa tekanan dari pihak manapun. Apapun keputusan KPU nantinya, harus dihormati dan diterima semua pihak dengan lapang dada.

Penulis :

Rahmat Muhajir Nugroho, SH, MH

Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

dan Direktur INDepth

*Pernah dimuat di Opini Kedaulatan Rakyat, tanggal 12 Februari 2013

Read more

Dani Fadillah*

Dulu kita pernah mendengan istilah generasi baby boomers, sebuah generasi yang diramalkan adalah generasi yang akan menggebrak dunia karena memiliki kemapanan dalam hal ekonomi hingga kesehatan dan gaya hidup pada usia produktif mereka. Jika kita runut dari asal muasalnya, seharusnya person-person generasi baby boomers sudah mulai bermunculan sekarang. Di beberapa negara, generasi ini sudah mulai tampak, bagaimana dengan di Indonesia?

Menjadi generasi memiliki kemapanan dalam hal ekonomi hingga kesehatan dan gaya hidup bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja tanpa adanya kerja keras ketika ada dalam usia produktif. Mentalitas yang muncul adalah mentalitas ‘owner’, namun berapa tinggikah minat masyarakat kita, khususnya para youngster untuk menempuh jalan hidup sebagai seorang wirausahawan.

Asumsi menurut psikologi yang bersifat komunal, pada umumnya akan minim minat masyarakat menjadi entrepreneur pada negara bekas jajahan. Dan indonesi yang secara tekstual di berbagai buku pelajaran sekolah diceritakan mengalami penjajahan selama lebih dari 350 tahun, membawa dampak buruk terhadap berbagai sisi kehidupan masyarakat, salah satu yang telah rusak dalam ruh masyarakat kita yang pernah dijajah ini adalah jiwa entrepreneurship. Memang tidak semua bermental seperti ini, namun tidak sedikit yang seperti ini.

Ketika dijajah dahulu pribumi diposisikan sebagai pihak kelas pekerja, yang mengakibatkan jiwa kewirausahawan dalam diri masyarakat menjadi minim. Dan bahayanya seolah posisi kelas pekerja yang dibangun oleh para penjajah itu diturunkan pada anak cucu dalam bentuk mentalitas. Faktanya adalah masih sangat sedikit masyarakat indonesia yang menjadikan wirausaha sebagai pilihan utama dalam hidupnya.

Kenyataan selanjutnya dapat kita lihat pada saat dibukanya pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil (PNS), luar biasa peminatnya. Padahal posisi yang tersedia untuk PNS baru tidak sebanyak para pendaftar. Hingga jadilah kemudian banyak bermunculan cerita pilu para calon PNS, seperti ada yang menjadi korban penipuan padahal telah membayar puluhan hingga ratusan juta rupiah demi meraih cita-cita menjadi PNS.

Coba kita lihat perkembangan para entrepreneur tanah air dengan para wirausahawan dari negara-negara tetangga, mengutip hasil survei entrepreneur yang digelar Bank Dunia 2008 silam, menunjukkan perkembangan wirausahawan di Malaysia tercatat 4% dari total penduduk, dan Singapura mencapai 7,2% dari jumlah penduduk. Sementara Indonesia,baru tercetak sekitar 1,65% dari 240 juta penduduk.

Melihat fakta ini setidaknya dapat kita petakan enam kategori yang menghambat pertumbuhan wirausaha di Indonesia; Pertama, adanya masalah dalam aturan main. kerapnya mengalami gangguan keamanan dan berbagai pungutan liar adalah tanda-tanda kematian bagi pertumbuhan wirausaha. Kedua, kalkulasi bisnis para wirausahawan yang cukup dipengaruhi oleh kestabilan ekonomi makro. Ketiga, adalah permasalahan infrastruktur memiliki pengaruh signifikan khususnya dalam urusan biaya. Keempat, terkait permasalahan regulasi yang harus harus mendukung iklim entrepreneurship sehingga bisa bertumbuh dengan baik. Kelima, perlunya terjalin relasi yang harmonis antara pelaku wirausaha dengan institusi perbankan selaku pihak yang memiliki kebijakan untuk memberikan dukungan finansial. Kemudian yang keenam, permasalahan ketersediaannya SDM yang telah terasah kemampuannya.

Penulis yakin, pemerintah sebenarnya telah memetakan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku entrepreneur, bahkan lebih mendalam dari apa yang penulis sempat pikirkan. Lantas apa sekiranya kendala kita untuk mengatasi pertumbuhan wirausaha yang masih tertatih-tatih, bukankah kita semua sepakat kalau kaum wirausaha adalah motor pertumbuhan dan penyelamat ekonomi nasional? Pemerintah memang memiliki kewajiban untuk memuluskan tumbuhnya para wirausahawan di tanah air, namun inisiatif awal untuk menjadi seorang entrepreneur harus kita tumbuhkan terlbeih dahulu sembari mendesak agar pemerintah menjalankan fungsinya dengan baik bagi para pelaku wirausaha.

*Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan

Read more